BIRO KEUANGAN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2015
1 July 2015 Ditulis Oleh : admin
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015
 
Latar Belakang Perubahan :
  1. Adanya kebijakan pemerintah pusat/daerah yang bersifat strategis :
          - Penggeseran kode rekening yang dalam pelaksanaannya tidak merubah tujuan/sasaran dari program bersangkutan (revisi DPA-SKPD)
          - Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2014 
  1. Penyesuaian Penerimaan dan Belanja Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Mandotary Budget lainnya
  2. Adanya penyesuaian terhadap penerimaan daerah selama tahun berjalan
  3. Mempercepat Peningkatan angka indek pembangunan manusia, terutama terkait urusan pendidikan dan kesehatan
  4. Mempercepat pencapaian target-target yang ditentukan dalam RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015.

Dasar Hukum : 

Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2015 disusun berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk yang kedua kalinya dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 dan Permendagri No.37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

Adapun Arah dan Kebijakan Belanja dalam Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA 2015 ini antara lain :

A. MELAKSANAKAN MANDATORY BUDGET, BERUPA:
                Arah pembangunan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD ini pada dasarnya masih sejalan dengan APBD Murni TA. 2015, tetapi khusus untuk Program dan Kegiatan yang diusulkan      pada Rancangan Perubahan APBD ini, arah kebijakannya diprioritaskan untuk :
 I.    Melaksanakan anggaran yang diwajibkan (Mandatory Budget) Yakni :
       1)  Memenuhi ketentuan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% dari total APBD.
       2)  Memenuhi alokasi anggaran kesehatan 15% pada Tahun 2015 (RPJMD Tahun ke 5) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
            Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 
II.    Belanja Wajib
       1)  Mengakomodasikan anggaran yang bersifat mendahului (Penyelesaian pekerjaan TA. 2014 dengan tambahan 50 hari kalender).
       2)  Melaksanakan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
       3)  Melaksanakan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).
       4)  Melaksanakan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari bagi hasil Pajak Rokok.
III.  Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan persiapan (percepatan pelaksanaan) di Tahun 2016.
IV.  Melanjutkan pelaksanaan kegiatan APBD Murni TA. 2015 yang belum terakomodasi.
V.   Menuntaskan pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 untuk tahun kelima pelaksanaan pembangunan jangka menengah.
 
Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan Gambaran umum Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA 2015. sebagai berikut :
 
1. PENDAPATAN
   
- SEMULA (MURNI).................................................Rp.4.711.601.442.000,-
    - BERTAMBAH........................................................Rp.  175.709.716.000,-
      Jumlah setelah perubahan.......................................................................Rp.4.887.311.158.000,-

2. BELANJA 
   
- SEMULA (MURNI).................................................Rp.5.246.601.442.000,-
    - BERTAMBAH........................................................Rp.  376.740.794.930,-
      Jumlah setelah perubahan.......................................................................Rp.5.623.342.236.930,-
 
SELISIH KURANG (defisit) SETELAH PERUBAHAN    Rp. (736.031.078.930,-)                                                
 
DEFISIT DITUTUPI OLEH PEMBIAYAAN, SEBAGAI BERIKUT :
 
3. PEMBIAYAAN :
    - PENERIMAAN PEMBIAYAAN (MURNI)..................Rp.  566.000.000.000,-
    - BERTAMBAH........................................................Rp.  201.381.078.930,-
      Jumlah setelah PERUBAHAN...................................................................Rp.  767.381.078.930,-
    - PENGELUARAN PEMBIAYAAN (MURNI)................Rp.   31.000.000.000,-                  
    - BERTAMBAH........................................................Rp.       350.000.000,-
      Jumlah setelah PERUBAHAN...................................................................Rp.    31.350.000.000,-

 

Dengan demikian terdapat selisih pembiayaan (Pembiayaan Netto) sebesar...................Rp.  736.031.078.930,- 

 
Berikut kami sampaikan uraian secara umum mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut : 
 
PENDAPATAN
 
Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2015  Pendapatan Daerah diprediksikan sebesar Rp.4.887.311.158.000,- bertambah sebesar Rp.175.709.716.000,- atau naik 3,73% dari APBD murni TA. 2015 yang dianggarkan sebesar Rp.4.711.601.442.000,-
Terdapat 3 (tiga) Kelompok Pendapat, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015 ini Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.934.170.710.000,- terdapat koreksi sebesar Rp.67.126.506.000,- (-2,24%) dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Murni TA. 2015 yaitu sebesar Rp.3.001.297.216.000,- Proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015 ini mencapai 60,04%. Adapun Dana Perimbangan pada Rancangan Perda tentang Perubahan ABD TA. 2015 ini dianggarkan sebesar Rp.1.474.663.272.000,-. Jumlah ini bertambah sebesar Rp.120.562.736.000,- (8,90%) dari anggaran APBD Murni TA. 2015 yang ditetapkan sebesar Rp.1.354.100.536.000,- Jumlah Proporsi Dana Perimbangan mencapai 30,17% dari total Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2015, dan  untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015 ini dianggarkan  Rp.478.477.176.000,- bertambah sebesar Rp.122.273.486.000,- (34,33%) dari anggaran APBD Murni TA. 2015 yang ditetapkan sebesar Rp.356.203.690.000,- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini mencapai 9,79% dari total Pendapatan daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015.

Dilihat dari proporsi pendapatan, maka terlihat jelas bahwa porsi Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari pada kelompok pendapatan lainnya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 60,04% dari total pendapatan daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015.

 

BELANJA

Anggaran Belanja Daerah yang pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2015 ini dianggarkan sebesar Rp.5.623.342.236.930,- yang berarti bertambah sebesar Rp.376.740.794.930,- atau naik 7,18% dari anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.5.246.601.442.000,-

Belanja Daerah pada rancangan perubahan ini terdiri dari :

  1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2015 ini dianggarkan sebesar Rp.2.613.430.762.790,- Jumlah tersebut berkurang sebesar Rp.63.526.680.560,- atau turun 2,37% dari anggaran sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.2.676.957.443.350,- Jumlah Belanja Tidak Langsung mencapai 46,47% dari Total Belanja pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2015.

  1. BELANJA LANGSUNG

Pada Belanja Langsung terjadi tambahan belanja sebesar Rp.440.267.475.490,- atau meningkat 17,13% dari anggaran sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.2.569.643.998.650,-  dengan adanya tambahan ini Belanja Langsung menjadi sebesar Rp.3.009.911.474.140,- Jumlah Belanja Langsung mencapai 53,53% dari Total Belanja pada Rancangan Perubahan APBD 2015 ini.

 
PEMBIAYAAN
  1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.767.381.078.930,- terdapat selisih lebih sebesar Rp.201.381.078.930,-  atau meningkat 35,58% dari anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.566.000.000.000,-
  2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.31.350.000.000,- terdapat selisih lebih sebesar Rp.350.000.000,- atau meningkat 1,13% dari sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.31.000.000.000,-

Dengan demikian, total Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.767.031.078.930,- dikurang dengan total Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.31.350.000.000,- maka terdapat selisih yang dalam hal ini disebut Pembiayaan Netto, yaitu sebesar Rp.736.031.078.930,- yang selanjutnya Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutupi defisit tersebut di atas.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 Pada APBD-P 2015

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Berisi Kebijakan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Yang Terkait Dengan Kebijakan APBD Adalah Sebagian Kecil Dari Peran Pemerintah Daerah Sebagai Penggerak Pembangunan, Yang Diarahkan Untuk Mendorong Dan Menstimulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPD-P Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, Merupakan Tahapan Kelima (Terakhir) Dari Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Yang Fokus Pada Pemantapan Fondasi Pembangunan Daerah Yang Tentunya Akan Menuntut Perhatian Lebih, Karena Tidak Hanya Untuk Melanjutkan Hal-Hal Yang Belum Terselesaikan, Juga Dalam Rangka Melaksanakan Rencana Pembangunan Tahapan Akhir Dari RPJMD.  Selain Itu Juga Untuk Menyelesaikan Isu Yang Bersifat Lokal, Dengan Mempertimbangkan Isu-Isu Yang Bersifat Nasional Dan Global. Seperti Penurunan Inflasi, Peningkatan Ipm (Indeks Pembangunan Manusia), Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Implementasi PP No.38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah,  Permasalahan Lahan, Dan Penataan Ruang.  

Adapun Tema Pembangunan Tahun 2015 pada APBD Perubahan ini Yaitu

”Peningkatan Perkuatan Perekonomian Daerah Dan Pemantapan IPM Untuk Kesejahteraan Rakyat”

 

Belanja Langsung Pada Rancangan Perubahan ini dianggarkan sebesar Rp.3.009.911.474.140,- Atau Mencapai 53,53% Dari Total Anggaran Belanja Pada Rancangan Perubahan APBD TA.2015 ini.  Jumlah Tersebut Bertambah Sebesar  Rp.440.267.475.490,- Atau Naik 17,13% Dari APBD Murni TA.2015 yang dianggarkan sebesar Rp.2.569.643.998.650,-

Dari total Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai 6 (Enam) Program Prioritas didalam RPJMD 2011-2015 yang searah dengan RKPD Perubahan 2015 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Prioritas Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya Dianggarkan Sebesar Rp42.082.746.500,00 Atau 1,40% Dari Total Belanja Langsung Dan 0,75% Dari Total APBD, difokuskan pada Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, yang terkait dengan  aspek sosial, budaya, dan Agama.
  2. Prioritas Membangun Sumberdaya Manusia, dianggarkan sebesar Rp1.695.703.181.975,00 atau 56,34% dari total Belanja Langsung dan 30,15% dari Total APBD. Pada Prioritas ini difokuskan pada peningkatan IPM yakni untuk aspek Pendidikan dan Kesehatan. Kedua aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Aspek Pendidikan
Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan berbagai SKPD terkait lainnya Bidang/Urusan Pendidikan, dianggarkan meningkat sebesar 144.464.456.536,00. Urusan Ini diarahkan pada Program Pendidikan Usia Dini khususnya pada Peningkatan Mutu Pembelajaran Tk/Ra, Program Wajar Sembilan tahun khususnya pada peningkatan Mutu, Sarana Dan Prasarana SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MAN.
b. Aspek Kesehatan
Prioritas Kesehatan dianggarkan meningkat sebesar Rp292.939.724.180,00. Dalam urusan Ini diarahkan pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Ulin, RSJ Sambang Lihum, Rs Dr. H. M. Ansari Saleh, dan Balai Kesehatan lainnya, kegiatan Operasional SKPD Bidang/Urusan Kesehatan, Serta Penyediaan Bantuan Biaya Pengobatan bagi Keluarga Miskin dan Penyesuaian BLUD untuk ketiga Rumah Sakit Provinsi.
  1. Prioritas Peningkatan Perekonomian, dianggarkan sebesar Rp308.352.796.175,00 Atau 10,24% Dari Total Belanja Langsung Dan 5,48% Dari total APBD, dimana mengalami peningkatan sebesar 30,05% Dari Anggaran Murni Tahun Anggaran 2015. Dalam Urusan Ekonomi diarahkan Pada Kegiatan di Urusan Kelautan Dan Perikanan, Urusan Perdagangan, serta pada kegiatan di Program Peningkatan Produksi Pertanian.  

  2. Prioritas Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur, Dianggarkan Sebesar Rp653.189.135.999,00 Atau 21,70% Dari Total Belanja Langsung Dan 11,62% Dari Total APBD, dimana Mengalami Peningkatan Sebesar 10,39% dari Anggaran Murni Tahun 2015. Dalam Urusan Infrasruktur ini diarahkan pada Kegiatan/Program Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Lanjutan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi.

  3. Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dianggarkan sebesar Rp35.083.570.550,00 Atau 1,17% Dari Total Belanja Langsung dan 0,62% Dari Total APBD. Pada Prioritas Ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Adipura dan Perlindungan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam.

  4. Prioritas Melaksanakan Pemerintahan yang baik, sebesar Rp275.500.042.941,00 Atau 9,15% dari total Belanja Langsung dan 4,90% dari Total APBD. Pada Prioritas ini diarahkan untuk membiayai Kegiatan Badan Diklat Provinsi, Operasional Perkantoran dan Persiapan Pilkada Tahun 2015.

Adapun Sasaran Makro RKPD-P dalam Tahun 2015 Adalah : Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 4,0-5,0%/Tahun. Laju Inflasi Ditargetkan Sebesar 5,0–6,0 %. Tingkat Pengangguran Terbuka Ditargetkan Pada Tahun 2015 Sebesar 6,62-6,50 %. Tingkat Kemiskinan Ditargetkan  Sebesar 4,25-3,99 %.  Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Tahun 2015 Ditargetkan Sebesar 74 Dimana Pada Tahun 2012 Sebesar 71,08. Terakhir  Tingkat Pertumbuhan Penduduk Ditargetkan Sebesar 1,6% dimana pada periode Tahun 2000-2010 Sebesar 1,98%.

Upaya Untuk Mencapai Sasaran Makro Pembangunan seperti tersebut diatas tidak hanya semata-mata bertumpu kepada APBD-P Provinsi Kalimantan Selatan melainkan juga berharap bersumber dari Anggaran Belanja Lainnya antara lain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, Pihak Swasta (Public Privat) Dan Badan Usaha Milik Negara Maupun Daerah (BUMN DAN BUMD) serta lapisan Masyarakat pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya.  Upaya tersebut hendaknya dilakukan Secara Terpadu (Sinergi) dan berkelanjutan baik dari tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Tingkat Pemerintahan di Provinsi itu sendiri yang selaras dengan Sasaran Pembangunan Secara Nasional.

Sumber : TAPD Pemrov.Kalsel