BIRO KEUANGAN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Rancangan Perda tentang APBD TA.2017
24 November 2016 Ditulis Oleh : admin

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. 
Secara garis besar Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
Pendapatan sebesar      Rp.6.004.540.105.000,00                  
Belanja sebesar             Rp.6.038.040.105.000,00
Selisih kurang (Defisit)  (Rp.    33.500.000.000,00)

Selisih kurang tersebut di atas akan ditutup oleh Pembiayaan Netto yang merupakan hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :    
 

I. Pendapatan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.6.004.540.105.000,00  yang bersumber dari :

 
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.3.205.743.749.000,00 Proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD TA. 2017 ini mencapai 53,39%.
Penganggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2017 ini mengalami kenaikan sebesar Rp267.461.789.000,00 atau meningkat 9,10% dari tahun anggaran sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.2.938.281.960.000,00 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

  1. Pajak Daerah, dianggarkan sebesar Rp.2.685.646.913.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.261.631.090.000,00 atau meningkat 10,79% dari anggaran tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.2.424.015.823.000,00.
  2. RetrIbusi Daerah, dianggarkan sebesar Rp.25.460.405.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.174.836.000,00 atau meningkat 0,42%  dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.24.285.569.000,00
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, mengalami kenaikan sebesar Rp.303.045.000,00 atau meningkat 0,60% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.50.335.115.000,00 sehingga pada tahun anggaran 2017 ini Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan menjadi sebesar Rp.50.638.160.000,00
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan sebesar Rp.443.998.271.000,00 meningkat sebesar Rp.4.352.818.000,00 atau naik 0,99% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.439.645.453.000,00
2.    Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.2.766.494.505.000,00 Jumlah Proporsi Dana Perimbangan mencapai 46,07% dari total Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD TA. 2017.
Penganggaran Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2017 ini mengalami kenaikan sebesar Rp.1.127.275.587.000,00 atau meningkat 68,77% dari tahun anggaran sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.1.639.218.918.000,00 
Kenaikan Dana Perimbangan secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dimana pada Dana Alokasi Umum dipengaruhi oleh pemindahan kewenangan urusan Pendidikan Menengah, dan urusan Pertambangan serta urusan Kehutanan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka mulai tahun anggaran 2017 ketiga urusan tersebut di atas kewenangannya dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya pengalihan kewenangan maka pendapatan dari Dana Alokasi Umum bertambah untuk membiayai belanja sebagai konsekuensi pengalihan kewenangan tersebut.
Adapun peningkatan pada Dana Alokasi Khusus. Ini dikarenakan pemindahan alokasi anggaran saja, khususnya untuk Belanja BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dimana pada tahun anggaran sebelumnya BOS dialokasikan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pemindahan alokasi anggaran ini sesuai dengan informasi yang kami terima dari Kementerian Keuangan RI beberapa waktu yang lalu.  
Dana Perimbangan terdiri dari :

  1. Dana Bagi Hasil Pajak, dianggarkan sebesar Rp.193.705.010.000,00 meningkat sebesar Rp.69.176.907.000,00 atau naik 55,55% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.124.528.103.000,00
  2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dianggarkan sebesar Rp.760.089.141.000,00 meningkat sebesar Rp.24.915.780.000,00 atau naik 3,39% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.735.173.361.000,00
  3. Dana Alokasi Umum, dianggarkan sebesar Rp.1.223.878.554.000,00 meningkat sebesar Rp.444.361.100.000,00 atau naik 57.00% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.779.517.454.000,00
  4. Dana Alokasi Khusus, dianggarkan sebesar Rp.588.821.800.000,00 meningkat sebesar Rp.588.821.800.000,00 dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.0,00
    Dana Alokasi Khusus tersebut di atas adalah Dana yang dialokasikan untuk belanja BOS yang pada tahun anggaran sebelumnya dialokasikan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
3.    Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.32.301.851.000,00, jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini mencapai 0,54% dari total Pendapatan daerah pada Rancangan APBD TA. 2017.
Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp.424.244.399.000,00 atau turun 92,92% dari tahun anggaran sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.456.546.250.000,00 
Penurunan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan APBD TA. 2017 ini dikarenakan pemindahan alokasi anggaran untuk belanja BOS sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dilihat dari proporsi pendapatan, terlihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan paling besar pada kelompok pendapatan, dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 53,39% dari total Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD TA. 2017.

II.  Anggaran Belanja Daerah 

Pada Rancangan APBD TA. 2017 dianggarkan sebesar Rp.6.038.040.105.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.828.992.977.000,00 atau meningkat 15,91% dari tahun ​anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.5.209.047.128.000,00
Dalam Belanja Daerah, terdapat 2 (dua) Kelompok Belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung.
Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang tidak mempengaruhi dan tidak pula dipengaruhi terhadap ada tidaknya kegiatan. Namun demikian, dalam belanja tidak langsung disamping terdapat belanja aparatur (Belanja Pegawai) juga terdapat belanja publik, seperti belanja Hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah Belanja yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ada tidaknya kegiatan.

Secara garis besar, untuk belanja pada Rancangan APBD TA.2017 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

  1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada APBD TA 2017 ini dianggarkan sebesar Rp3.404.256.894.082,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.921.724.096.082,00 atau meningkat 37,13% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.2.482.532.798.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung mencapai 56,38% dari Total Belanja pada Rancangan APBD TA. 2017.
Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

  1. Belanja Pegawai, dianggarkan sebesar Rp.1.315.502.554.982,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.601.176.440.282,00 atau naik 84,16% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.714.326.114.700,00
    Peningkatan anggaran belanja pegawai secara signifikan dikarenakan adanya pemindahan kewenangan Pendidikan menengah, Kehutanan dan Pertambangan dari Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan. Dimana untuk guru/tenaga pendidik serta pegawai lainnya, gaji dan tunjangannya harus dianggarkan pada belanja pegawai dalam Rancangan APBD TA. 2017 ini.

  1. Belanja Pegawai, dianggarkan sebesar Rp.1.315.502.554.982,00 terjadi peningkatan sebesar Rp601.176.440.282,00 atau naik 84,16% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.714.326.114.700,00
    ​Peningkatan Belanja Hibah ini secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
  1. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, dianggarkan sebesar Rp.1.359.432.539.100,00 Mengalami peningkatan sebesar Rp.91.435.257.800,00 atau naik 7,21% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.1.267.997.281.300,00
    Peningkatan Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi langsung atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2017
  1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik, dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 jumlah ini bila  dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya relatif sama.
    Belanja Bantuan keuangan pada Rancangan APBD TA. 2017 ini diarahkan untuk bantuan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hasil Pemilu tahun 2014.
  1. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 Anggaran ini jumlahnya sama dengan yang dianggarkan pada APBD TA.2016.
    Belanja Tidak terduga dianggarkan untuk membiayai kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti bencana alam dll.
  1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.633.783.210.918,00 mengalami penurunan sebesar Rp.92.731.119.082,00 atau turun 3,40% dari tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.2.726.514.330.000,00
Jumlah Belanja Langsung mencapai 43,62% dari Total Belanja pada Rancangan APBD TA. 2017.
Belanja langsung lebih lanjut  diuraikan dalam Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

III.  Pembiayan Daerah 

Pada Pembiayaan Daerah  Tahun Anggaran 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Penerimaan Pembiayaan sebesar  Rp.65.000.000.000,00
  2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.31.500.000.000,00

Sehingga terdapat  Pembiayaan Netto APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.33.500.000.000,00. yang digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja.

 IV.  Pembiayan Daerah 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 berisi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD Tahun 2017 adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yang diarahkan untuk mendorong dan menstimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017, merupakan awal Tahun pelaksanaan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dengan mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian angka inflasi, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

Adapun Tema Pembangunan Tahun 2017 adalah : 

“ MEMBANGUN DAYA SAING MENUJU KALSEL MANDIRI DAN TERDEPAN ”

Dari tema tersebut ditetapkan 5 (lima) bidang prioritas arah pembangunan sebagai berikut :

  1. Prioritas Bidang Sumberdaya Manusia Dan Sosial-Budaya-Agama bertujuan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan fokus arah kebijakan meningkatkan kualitas SDM berstandar global, memastikan akses pendidikan dan kesehatan dapat dinikmati masyarakat, dan memastikan agar angkatan kerja mempunyai akses terhadap kesempatan kerja melalui peningkatan keterampilan.
  2. Prioritas Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan fokus peningkatan kinerja pemerintah daerah. 
  3. Prioritas Bidang Sarana dan Prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan angka IPM, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dengan fokus arah kebijakan memantapkan  penyediaan pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan.
  4. Prioritas Bidang Ekonomi, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dengan fokus arah kebijakan melaksanakan transformasi dari sektor tambang ke sektor ekonomi yang berkelanjutan, pemantapan peran perdagangan dan industri, dan pengembangan komoditas andalan ekonomi.
  5. Prioritas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan tujuan peningkatan indeks lingkungan hidup dengan fokus arah kebijakan melakukan pengendalian dan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Adapun Sasaran Makro Pembangunan Pada Tahun 2017 adalah: Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Tahun 2017 ditargetkan sebesar 69,50 
Tingkat kemiskinan ditargetkan  sebesar 4.65 - 4.55%. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada Tahun 2017 sebesar 4.77 - 4.71%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3.53 - 4.03 %. Laju Inflasi ditargetkan sebesar 3,0–5,0%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 59. Terakhir  peningkatan kinerja pemda dengan target kinerja LAKIP A dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah memperoleh predikat WTP.

Upaya untuk mencapai sasaran makro pembangunan seperti tersebut diatas tidak hanya bertumpu kepada APBD Provinsi Kalimantan Selatan semata melainkan juga berharap kepada semua komponen pembiayaan lainnya baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, pihak Swasta dan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN dan BUMD) serta lapisan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Upaya tersebut hendaknya dilakukan secara terpadu (sinergi) dan berkelanjutan dengan pemerintahan Kabupaten/Kota yang selaras dengan sasaran pembangunan Provinsi.

Sumber : TAPD PemProv.Kalsel