BIRO KEUANGAN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pemberitahuan

Dipostkan 21 March 2014
Kategori Artikel

Diberitahukan kepada seluruh Bendahara pengeluaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa untuk Proses Pencairan Dana SPM-BTL (Gaji) menggunakan SPD-BTL Triwulan II, tanggal 25 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Biro Keuangan Bagian Anggaran. 

Demikian disampaikan mohon kerjasamanya, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Biro Keuangan.

Selengkapnya »

Jadwal Revisi DPA-SKPD Tahap II

Dipostkan 17 March 2014
Kategori Informasi
Jadwal Pembahasan usulan Revisi DPA-SKPD Prov Kalsel TA.2014 (Tahap II)

Selengkapnya »

Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013

Dipostkan 14 March 2014
Kategori Artikel
Sehubungan dengan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), Direktorat Jenderal Pajak dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 adalah 31 Maret 2014 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2014.

Selengkapnya »

Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Dipostkan 13 March 2014
Kategori Artikel
Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). “Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015,” kata Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung, saat menjadi pembicara dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Jakarta. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17/2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015.  Penerapan accrual basis di daerah akan cukup kompleks. Bisa dibayangkan, saat ini terdapat 491 daerah provinsi dan kab/kota di seluruh Indonesia. Dengan segala keragaman yang ada, tentu akan lebih sulit penerapannya dibanding di pusat. Sementara itu, beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ketika SAP berbasis akrual diterapkan secara penuh maka fungsi akuntansi dari masing-masing PPKD dan SKPD harus muncul – siapa mengerjakan apa.

Selengkapnya »

Undangan Bintek

Dipostkan 13 March 2014
Kategori Informasi

Undangan Bintek Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Penganggaran di Tingkat SKPD 2014
Surat undangan dapat di download disini

Selengkapnya »

Batas Waktu Penyampaian usulan pergeseran revisi DPA-SKPD TA.2014

Dipostkan 6 March 2014
Kategori Informasi

Batas Waktu Penyampaian usulan pergeseran revisi DPA-SKPD TA.2014 paling lambat tanggal 4 April 2014
Surat Pemberitahuan dapat di download disini

Selengkapnya »

Jadwal Pembahasan DAK 2014

Dipostkan 10 February 2014
Kategori Informasi

Jadwal Pembahasan DAK DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 dapat di lihat disini

Selengkapnya »

Jadwal Revisi DPA-SKPD TA.2014

Dipostkan 10 February 2014
Kategori Informasi

Jadwal Pembahasan Revisi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 dapat di lihat disini
Jadwal akan disesuaikan/dirubah sesuai usulan dan kesiapan SKPD.

Selengkapnya »

Undangan Rapat

Dipostkan 7 February 2014
Kategori Informasi

Rapat Koordinasi Persiapan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyamaan Persepsi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara TA 2014.
undangan rapat dapat di download disini

Selengkapnya »

Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD

Dipostkan 24 December 2013
Kategori Artikel
Dalam pemerintahan daerah menerima pagu alokasi DAK setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan mengalami keterlambatan, dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS, sebagaimana tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah. Demikian disampaikan Hendriwan, Kasubdit DAK, ketika mempresentasikan makalah berjudul Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD pada acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaaan DAK dalam APBD bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Daerah, di Jakarta. 

Selengkapnya »