BIRO KEUANGAN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Profil Biro Keuangan

 
Visi
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Kalimantan Selatan yang baik dan benar.
 
Misi Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Biro Keuangan Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 042 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
  1. Biro Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan Rancangan KUA, KUPA, PPAS, APBD dan Perubahan APBD. Melaksanakan tugas ebendaharawanan dan pembinaan perbendaharaan serta Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran. Melaksanakan sistem Akuntansi dan kekayaan daerah, serta evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD ;
    2. Merumuskan kebijakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dan pembinaan perbendaharaan ;
    3. Merumuskan kebijakan, mengatur dan melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi serta akuntansi dan kekayaan daerah ;
    4. Merumuskan kebijakan, mengatur dan melaksanakan evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ; dan
    5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;
  3.  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Biro Keuangan mempunyai fungsi:
    1. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    2. Penyelenggaraan kegiatan kebendaharawanan dan pembinaan perbendaharaan; penyelenggaraan Kegiatan akuntansi dan kekayaan daerah ; dan
    3. Penyelenggaraan kegiatan evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
  4.  Unsur-unsur organisasi Biro Keuangan keuangan adalah : 
    1. Bagian Anggaran;
    2. Bagian Perbendaharaan ;
    3. Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah ; dan
    4. Bagian Evaiuasi APBD dan Perhitungan APBD Kab/Kota.
Pasal 17
  1. ​Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. ​Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Mengatur dan melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
    2. Mengatur dan melaksanakan penyusunan KUA, KUPA, PPAS, dan petunjuk pelaksanaan APBD ; dan
    3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan  sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Anggaran mempunyai fungsi:
    1. Pengumpulan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;  dan
    2. Pengumpulan bahan penyusunan Rancangan KUA, KUPA dan PPAS dan petunjuk pelaksanaan APBD.
  4. Unsur-Unsur Organisasi Bagian Anggaran adalah :
    1. Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD ;
    2. Sub Bagian Anggaran Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya; dan
    3. Sub Bagian Anggaran Dinas Daerah.
Pasal 18
  1. Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Menghimpun dan mengolah data penyusunan anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD ;
    2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
    3. Memfasilitasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD daiam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
    4. Melaksanakan pengendalian atas penyediaan kredit anggaran yang dipergunakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ; dan
    5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Pasal 19
  1. Sub Bagian Anggaran Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya .
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun dan mengolah data penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya ;
    2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya .dalam rangka penyusunan anggaran dan perubahan anggaran ;
    3. Memfasilitasi Lembaga Teknis dan Lembaga Lainnya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
    4. Melaksanakan pengendalian atas penyediaan kredit anggaran yang dipergunakan ofeh Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya ; dan
    5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Pasal 20
  1. Sub  Bagian Anggaran Dinas Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Dinas Daerah.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun dan mengolah data penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Dinas Daerah ;
    2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Dinas Daerah dalam rangka penyusunan anggaran dan perubahan anggaran ;
    3. Memfasilitasi Dinas Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Daerah ;
    4. Melaksanakan pengendalian atas penyediaan kredit anggaran yang dipergunakan oleh Dinas Daerah ; dan
    5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Bagian Perbendaharaan
  1. Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan perbendaharaan, pengelolaan kas daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta pembinaan kebendaharawanan.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menyusun program, mengatur dan melaksanakan penerbitan, penatausahaan dan laporan realisasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lembaga Teknis Daerah dan lembaga lainnya ;
    2. Menyusun program, mengatur dan melaksanakan penerbitan, penatausahaan dan laporan realisasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Dinas Daerah ;
    3. Menyusun program mengatur dan melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kebendaharawanan;
    4. Menyusun program mengatur dan melaksanakan pengelolaan Kas Daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya; dan
    5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi:
    1. Pelaksanaan penerbitan, penatausahaan dan laporan realisasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lainnya ;
    2. Pelaksanaan penerbitan, penatausahaan dan laporan realisasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Dinas Daerah ;
    3. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis kebendaharawanan ; dan
    4. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya. 
  4. Unsur-Unsur Organisasi Bagian Perbendaharaan adalah :
    1. Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lainnya ;
    2. Sub Bagian Perbendaharaan Dinas Daerah ; dan
    3. Sub Bagian Pembinaan Kebendaharawanan.
 
Pasal 122
  1. Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penatausahaan SP2D serta penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun, memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain;
    2. Menghimpun, memverifikasi dan rnengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain ;
    3. Melaksanakan verifikasi bahan kelengkapan penerbitan SP2D Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga tain ;
    4. Menyiapkan dan menerbitkan SP2D sesuai SPM ;
    5. Menyiapkan bahan dan menatausahakan penerbitan SP2D ke dalam buku Register;
    6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain ;
    7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain dalam peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah ;
    8. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan proses penerbitan SP2D Sekretariat Dewan, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain ; dan
    9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.​
 
Pasal 123
  1. Sub Bagian Perbendaharaan Dinas Daerah mempunyai tugas mengunpulkan bahan dan penatausahaan SP2D serta penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Daerah.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Menghimpun, memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Dinas-Dinas, Daerah;
    2. Menghimpun, memverifikasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas-Dinas Daerah ;
    3. Melaksanakan verifikasi bahan kelengkapan penerbitan SP2D Dinas-Dinas Daerah ;
    4. Menyiapkan dan menerbitkan SP2D sesuai SPM ;
    5. Menyiapkan bahan dan menatausahakan penerbitan SP2D ke dalam buku Register;
    6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Dinas Daerah;
    7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Dinas-Dinas Daerah dalam peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah ;
    8. Melaksanakan inventarisasi dan identffikasi permasalahan yang berhubungan dengan proses penerbitan SP2D Dinas-Dinas Daerah ; dan
    9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Pasal 124
  1. Sub Bagian Perbendaharaan Dinas Daerah mempunyai tugas mengunpulkan bahan dan penatausahaan SP2D serta penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Daerah.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Menghimpun, memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Dinas-Dinas, Daerah;
    2. Menghimpun, memverifikasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas-Dinas Daerah ;
    3. Melaksanakan verifikasi bahan kelengkapan penerbitan SP2D Dinas-Dinas Daerah ;
    4. Menyiapkan dan menerbitkan SP2D sesuai SPM ;
    5. Menyiapkan bahan dan menatausahakan penerbitan SP2D ke dalam buku Register;
    6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Dinas Daerah;
    7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Dinas-Dinas Daerah dalam peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah ;
    8. Melaksanakan inventarisasi dan identffikasi permasalahan yang berhubungan dengan proses penerbitan SP2D Dinas-Dinas Daerah ; dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah
  1. Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi akuntansi keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan realisasi keuangan daerah serta pelaporan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan anggaran dan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
    2. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Daerah ;
    3. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan kekayaan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ; dan
    4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai Bidang Tugas dan Tanggung jawabnya.
  3. ​​Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Akuntansi dan kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan anggaran dan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    2. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Daerah ; dan
    3. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan kekayaan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  4. Unsur-Unsur Organisasi Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah adalah :
    1. Sub Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    2. Sub Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah Dinas Daerah ; dan 
    3. Sub Bagian Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 
Pasal 126
  1. Sub Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain,
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Menghimpun dan mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    2. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan triwulan, semesteran dan akhir tahun realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    3. Menyajikan informasi realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    4. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang penggunaanya oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan kekayaan daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ;
    6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain dalam kegiatan akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah ; dan
    7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Pasal 127
  1. Sub Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah pada Dinas Daerah.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun dan mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas-Dinas Daerah;
    2. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan triwuian, semesteran dan akhir tahun realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas-Dinas Daerah ;
    3. Menyajikan informasi realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas-Dinas Daerah;
    4. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang penggunaanya oleh Dinas-Dinas Daerah ;
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan kekayaan daerah Dinas- Dinas Daerah;
    6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Dinas-Dinas Daerah dalam kegiatan akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah ; dan
    7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Pasal 128
  1. Sub Bagian Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun dan mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
    2. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan triwulan, semesteran dan akhir tahun realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja. yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
    3. Menyajikan informasi realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
    4. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan kekayaan yang bersumber dari. dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
    6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. dalam kegiatan akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ; dan
    7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ofeh Kepala Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Bagian Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota
  1. Bagian Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota serta menyelenggarakan urusan tata usaha biro.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupeten/Kota ;
    2. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota ;
    3. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan tata usaha biro; dan
    4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
    1. Pelaksanaan evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;
    2. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota ; dan
    3. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
  4.  Unsur-Unsur Organisasi Bagian Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota adalah :
    1. Sub Bagian Evaluasi Wilayah I;
    2. Sub Bagian Evaluasi Wilayah II; dan
    3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 
Pasal 130
  1. Sub Bagian Evaluasi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun dan mengolah data APBD, Perubahan APBD Kab. Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan ;
    2. Menyiapkan bahan evaluasi APBD, perubahan APBD dan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan;
    3. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perubahan APBD Pemerintah Kabupeten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan ;
    4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi APBD, perubahan APBD Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan ;
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan ;
    6. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota ;
    7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan;
    8. Menyajikan informasi realisasi penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan ; dan
    9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 
Pasal 131
  1. Sub Bagian Evaluasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menghimpun dan mengolah data APBD, Perubahan APBD Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut,Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan ;
    2. Menyiapkan bahan evaluasi APBD, perubahan APBD dan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan ;
    3. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perubahan APBD Pemerintah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan;
    4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi APBD, perubahan APBD Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan ;
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar,
    6. Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan ;
    7. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota;
    8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan ;
    9. Menyajikan informasi realisasi penggunaan APBD Pemerintah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru Balangan ; dan
    10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota sesuai bidang tugas dantanggung jawabnya.
 
Pasal 132
  1. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian Biro Keuangan.
  2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan  keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian ;
    2. Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;
    3. Melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
    4. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas ;
    5. Menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU Biro sesuai kebutuhan ;
    6. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formatie ;
    7. Menyiapkan bahan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;
    8. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
    9. Menyiapkan bahan dan menyusun Daftar urut kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian ;
    10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan etik kepegawaian ;
    11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Gubernur/Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro; dan
    12. Melaksanakan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Bagian Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.